Rp240,2 Triliun untuk Gizi: Antara Investasi Manusia dan Ujian Tata Kelola

PerwirasatuNews.my.id, 20 Agustus 2026.
Ketika anggaran negara mencapai ratusan triliun rupiah, pertanyaan publik tidak lagi berhenti pada apakah sebuah program memiliki tujuan yang baik. Pertanyaannya berubah menjadi lebih mendasar: seberapa besar manfaat yang harus dihasilkan dari uang sebesar itu, siapa yang menerima manfaatnya, dan bagaimana negara memastikan setiap rupiah benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Pertanyaan itu kini relevan terhadap Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dalam RAPBN 2027, Badan Gizi Nasional memperoleh alokasi Rp240,2 triliun. Angka tersebut menempatkan BGN sebagai salah satu lembaga dengan anggaran terbesar dalam rancangan anggaran negara, bahkan lebih besar daripada alokasi Kementerian Pertahanan yang tercatat sekitar Rp189 triliun. Dari Rp240,2 triliun tersebut, sekitar Rp232,7 triliun diarahkan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional dan sekitar Rp7,4 triliun untuk dukungan manajemen.

Skala anggaran itu harus dibaca dalam konteks yang tepat. RAPBN 2027 belum merupakan APBN final. Ia masih berada dalam proses pembahasan antara pemerintah dan DPR. Namun justru karena nilainya sangat besar, perdebatan mengenai alokasi tersebut layak dimulai sejak tahap perencanaan.

Pemerintah memiliki alasan yang kuat untuk menempatkan perbaikan gizi sebagai prioritas. Anak yang memperoleh makanan bergizi tidak hanya mendapatkan satu kali makan. Dalam perspektif pembangunan manusia, makanan yang cukup dan aman berkaitan dengan pertumbuhan, kesehatan, kemampuan belajar, dan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Program seperti MBG karena itu tidak tepat dinilai semata-mata sebagai kegiatan membagikan makanan.

Tetapi tujuan yang baik tidak dengan sendirinya menjamin hasil yang baik.

Semakin besar anggaran yang diberikan, semakin tinggi pula standar pembuktian yang semestinya diterapkan. Keberhasilan MBG tidak cukup dihitung dari berapa juta porsi makanan yang keluar dari dapur atau berapa banyak penerima yang terdaftar. Pemerintah perlu menunjukkan apakah status gizi penerima membaik, apakah kehadiran dan kemampuan belajar anak mengalami perubahan, apakah beban pengeluaran pangan keluarga berkurang, dan apakah manfaat ekonomi benar-benar mengalir kepada petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha lokal.

Di titik inilah perdebatan mengenai MBG seharusnya ditempatkan.

Bukan semata-mata antara kelompok yang mendukung dan kelompok yang menolak, melainkan antara kebijakan yang ingin menghasilkan manfaat besar dan kewajiban negara untuk membuktikan bahwa manfaat itu benar-benar terjadi.

RAPBN 2027 sendiri dirancang dengan belanja negara sekitar Rp4.097,2 triliun. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8 sampai 6,5 persen dan merancang defisit pada kisaran 1,8 sampai 2,4 persen terhadap produk domestik bruto. Dalam ruang fiskal seperti itu, setiap program besar harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.

MBG dengan demikian sedang menghadapi ujian yang lebih besar daripada sekadar soal jumlah anggaran. Ia sedang diuji sebagai investasi manusia.

Jika investasi itu berhasil, Rp240,2 triliun dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas generasi mendatang. Tetapi jika ukuran keberhasilan hanya berhenti pada jumlah makanan yang dibagikan, negara berisiko mengetahui berapa banyak uang yang telah dibelanjakan tanpa benar-benar mengetahui seberapa besar perubahan yang telah dihasilkan.

Persoalan berikutnya adalah keamanan pangan. Makanan yang disebut bergizi kehilangan sebagian besar maknanya apabila proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan distribusinya tidak aman.

BPOM berulang kali menempatkan keamanan pangan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan MBG. Pengawasan tidak hanya menyangkut kandungan gizi, tetapi juga kebersihan dapur, kualitas bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, serta kemampuan mendeteksi dan menghentikan masalah sebelum makanan sampai kepada penerima.

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan.

Pada April 2026, sedikitnya 72 siswa dari empat sekolah di Jakarta Timur dilaporkan mengalami gejala setelah mengonsumsi menu MBG. Operasional SPPG yang berkaitan dengan insiden tersebut kemudian dihentikan sementara. Pada akhir Juli 2026, kasus serupa terjadi di Semarang. Dinas Kesehatan Kota Semarang mendata 707 orang yang mengalami gejala, terdiri atas 693 siswa dan 14 guru di SMK Negeri 6 Semarang.

Istilah yang penting digunakan dalam kasus-kasus tersebut adalah dugaan. Sampai penyebabnya ditetapkan melalui pemeriksaan dan investigasi, tidak tepat menyimpulkan bahwa makanan MBG secara pasti menjadi penyebab medis dari seluruh gejala tersebut.

Namun satu hal tetap jelas: setiap insiden keamanan pangan merupakan peringatan bagi sistem.

Ketika satu dapur melayani banyak sekolah, efisiensi distribusi dapat meningkat. Tetapi pada saat yang sama muncul risiko konsentrasi. Jika terjadi kegagalan dalam pengolahan atau penyimpanan, dampaknya dapat menjangkau penerima dalam jumlah besar sekaligus.

Karena itu, ekspansi penerima tidak cukup hanya diikuti penambahan jumlah dapur. Ekspansi harus berjalan bersama peningkatan kapasitas pengawasan, pemeriksaan keamanan pangan, ketertelusuran bahan baku, pelatihan pekerja, pengelolaan limbah, serta mekanisme penghentian cepat ketika ditemukan pelanggaran.

Skala anggaran juga membawa persoalan lain: ke mana sebenarnya uang tersebut mengalir?

Pada 2026, BGN menjelaskan bahwa sekitar 93 persen dari anggarannya sebesar Rp268 triliun disalurkan langsung kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Angka sekitar Rp240 triliun tersebut merupakan konteks anggaran 2026 dan tidak boleh disamakan dengan Rp240,2 triliun yang muncul dalam RAPBN 2027.

BGN juga menjelaskan bahwa setiap SPPG memperoleh sekitar Rp500 juta untuk periode 12 hari. Angka tersebut penting karena menunjukkan besarnya arus dana pada tingkat pelaksana. Tetapi angka itu belum menjawab seluruh pertanyaan publik.

Masyarakat perlu mengetahui berapa bagian anggaran yang digunakan untuk bahan pangan, berapa untuk tenaga kerja, berapa untuk distribusi, berapa untuk sarana dan pemeliharaan dapur, serta berapa biaya pengawasan dan administrasi. Yang tidak kalah penting, publik perlu mengetahui berapa biaya makanan per penerima dan berapa banyak makanan yang terbuang.

Transparansi semacam itu bukan bentuk ketidakpercayaan terhadap program. Justru sebaliknya, transparansi merupakan cara melindungi program dari kecurigaan dan sekaligus melindungi uang negara dari pemborosan.

Pemerintah dapat menjawab pertanyaan tersebut melalui sebuah sistem informasi publik yang sederhana dan mudah dipahami. Masyarakat seharusnya dapat melihat jumlah penerima, jumlah porsi, biaya per porsi, komposisi menu, asal bahan pangan, pemasok, hasil pemeriksaan keamanan, jumlah makanan terbuang, serta jumlah dan status penanganan insiden.

Dengan demikian, perdebatan tidak lagi didominasi oleh klaim pemerintah maupun kritik dari luar pemerintah. Data dapat menjadi titik temu.

Hal yang sama berlaku untuk pemerataan.

Sebuah menu dengan harga yang masuk akal di Jawa belum tentu memiliki struktur biaya yang sama di wilayah kepulauan atau daerah terpencil. Biaya transportasi, penyimpanan bahan pangan, keterbatasan listrik, jarak antarsekolah, dan kondisi geografis dapat membuat model pelaksanaan yang berhasil di satu daerah tidak otomatis cocok diterapkan di daerah lain.

MBG karena itu membutuhkan standar nasional yang kuat, tetapi tidak harus menggunakan cara pelaksanaan yang seragam.

Standar keamanan pangan, kecukupan gizi, transparansi anggaran, dan akuntabilitas harus berlaku secara nasional. Namun cara memperoleh bahan pangan, mengatur distribusi, melibatkan pelaku ekonomi lokal, dan menyesuaikan menu dengan kondisi wilayah dapat diberikan ruang untuk menyesuaikan karakter daerah.

Pertanyaan mengenai prioritas anggaran juga tidak boleh dibangun berdasarkan kesan semata.

Pendidikan tetap memperoleh porsi besar dalam RAPBN 2027. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp820,9 triliun untuk anggaran pendidikan. Artinya, perdebatan mengenai MBG tidak sederhana menjadi pertarungan antara makanan dan pendidikan. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa belanja untuk gizi tidak mengorbankan kebutuhan pendidikan lain yang sama pentingnya, dan bahwa setiap pos anggaran menghasilkan manfaat yang dapat diukur.

Di sinilah kualitas belanja negara menjadi persoalan utama.

Negara tidak cukup mengatakan bahwa suatu program merupakan prioritas. Negara harus menunjukkan bagaimana prioritas tersebut diterjemahkan menjadi hasil.

Untuk MBG, ukuran itu setidaknya dapat dibangun dalam beberapa lapisan. Lapisan pertama adalah cakupan: siapa yang menerima dan apakah penerima benar-benar sesuai sasaran. Lapisan kedua adalah kualitas: apakah makanan memenuhi kebutuhan gizi dan standar keamanan. Lapisan ketiga adalah hasil: apakah terdapat perubahan pada status gizi, kesehatan, kehadiran sekolah, dan proses belajar. Lapisan keempat adalah dampak ekonomi: apakah pembelian bahan pangan menciptakan pasar bagi produsen lokal. Lapisan kelima adalah tata kelola: apakah seluruh proses dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan.

Jika lima lapisan tersebut dapat diukur secara terbuka, MBG memiliki peluang menjadi salah satu kebijakan investasi manusia terbesar dalam sejarah Indonesia.

Sebaliknya, apabila keberhasilan hanya dihitung berdasarkan jumlah porsi yang dibagikan, program ini akan sulit menjawab pertanyaan yang semakin penting seiring membesarnya anggaran.

Pertanyaan itu sederhana: apa yang berubah setelah uang negara dibelanjakan?

Jawabannya tidak boleh berhenti pada angka penerima manfaat.

Pemerintah juga perlu menunjukkan apakah anak-anak menjadi lebih sehat, apakah keluarga memperoleh manfaat ekonomi, apakah bahan pangan lokal terserap, apakah makanan terbuang dapat ditekan, apakah dapur memenuhi standar, dan apakah setiap insiden keamanan pangan ditangani dengan cepat serta terbuka.

Pada akhirnya, Rp240,2 triliun bukan sekadar angka dalam tabel RAPBN 2027. Ia adalah ukuran besarnya kepercayaan yang diberikan negara kepada sebuah kebijakan.

Kepercayaan itu harus dibalas dengan hasil.

Masyarakat tidak sedang mempertentangkan kebutuhan gizi dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau pembangunan daerah. Semua kebutuhan tersebut merupakan bagian dari kewajiban negara. Yang dipertanyakan adalah bagaimana pemerintah menyusun prioritas, bagaimana uang dibelanjakan, dan bagaimana keberhasilannya dibuktikan.

MBG dapat menjadi investasi besar bagi kualitas manusia Indonesia apabila dilaksanakan secara aman, tepat sasaran, transparan, adaptif terhadap kondisi daerah, dan terukur hasilnya.

Namun justru karena nilainya mencapai ratusan triliun rupiah, standar pertanggungjawabannya tidak boleh biasa-biasa saja.

Semakin besar uang publik yang dipertaruhkan, semakin besar pula kewajiban negara untuk menunjukkan hasilnya.

Ukuran keberhasilan MBG bukanlah seberapa banyak kotak makanan yang keluar dari dapur.

Ukuran keberhasilannya adalah seberapa banyak kehidupan yang menjadi lebih sehat, anak-anak yang tumbuh lebih baik, keluarga yang terbantu, ekonomi lokal yang bergerak, dan uang rakyat yang benar-benar berubah menjadi manfaat bagi masyarakat.

Di situlah Rp240,2 triliun akan menemukan maknanya: bukan sebagai angka terbesar dalam daftar anggaran, melainkan sebagai investasi yang harus mampu membuktikan hasilnya kepada rakyat.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat